Parlemen dan Pembaharuan Hukum Nasional

Pergeseran kekuasaan fungsi legislasi sebagaimana diuraikan dalam desain sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru merupakan upaya mereposisi kedudukan DPR RI sebelum perubahan UUD NRI 1945 yang hanya ditempatkan sebagai “tukang stempel” pemerintah menjadi lebih memiliki kekuasaan khususnya di bidang legislasi sehingga dapat mewarnai proses pembentukan hukum nasional. Bandul kekuasaan legislasi diambil alih dari kekuasaan presiden menjadi kekuasaan DPR RI.  Di samping itu pergeseran kekuasaan fungsi legislasi dari Presiden ke DPR RI merupakan upaya pemurnian sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.

Menguat dan bergesernya fungsi legislasi DPR RI ternyata tidak berimbas pada maksimalnya produk legislasi berupa undang-undang yang dihasilkan DPR RI khususnya RUU yang diusulkan DPR RI. Kinerja legislasi DPR RI dapat diukur pada dua indikator, yaitu kuantitas dan kualitas undang-undang yang diinisiasi dan disahkan DPR. Dari segi kuantitas kinerja DPR RI dapat dilihat sejauah mana target legislasi prioritas tahunan dicapai dan target legislasi lima tahunan. Dari segi kualitas dapat dilihat seberapa banyak UU yang diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI bukan hanya persoalan capaian target legislasi dan judicial review di MK semata, tetapi jauh lebih serius dari itu yaitu pada persoalan filosofi kehidupan bernegara. Ketika DPR sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk membentuk undang-undang melalui fungsi legislasinya, namun tidak maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya maka berimbas pada filosofi dasar kehidupan bernegara (philosophical grondslag) yaitu Pancasila. Dalam perspektif hukum, Pancasila bukan saja sekedar idiologi negara, tetapi merupakan roh dari penyelenggaraan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada konteks demikian sistem peraturan perundang-undangan nasional menempatkan Pancasila sebagai sumber dari semua peraturan perundang-undangan tertulis.

Penulis: Dr. Sri Karyati, S.H., M.H.

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm

Tebal Buku: 128 hlm.

Kertas Buku: HVS 70 gram

ISBN: 978-623-8565-82-5

e-ISBN: 978-623-8565-81-8

HUKUM TATA NEGARA

Genta Publishing