Negara Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional

Dalam tradisi Negara hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan adalah instrumen utama untuk menjalankan pemerintahan, tanpa itu pemerintah tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, oleh karena itu peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan hukum yang tidak dapat dinegasikan dalam konteks terwujudnya Negara hukum. Sejalan dengan pemikiran tersebut, karena pemilik kekuasaan legislasi ada pada DPR maka DPR memilki kontribusi dalam pembentukan Negara hukum Indonesia.  Fungsi legislasi yang dimiliki DPR menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya cita negara hukum Indonesia yang akan menjawab berbagai kebutuhan hukum oleh bangsa Indonesia saat ini. Pada konteks ini Negara hukum memiliki relasi yang erat dengan fungsi legislasi DPR RI.  Jika DPR dapat menjalankan fungsi legislasi dengan baik maka cita Negara hukum Indonesia dapat terwujud, sebaliknya jika fungsi legislasi DPR RI tidak dapat berjalan dengan baik maka cita Negara hukum dalam konstitusi relatif akan terhambat.

Sebagai suatu kesatuan sistem hukum, upaya perubahan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan perubahan UUD 1945 seharusnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional secara keseluruhan. Karena itu, perubahan berbagai perundang-undangan sebaiknya dilakukan secara terencana dan partisipatif dalam program legislasi nasional sekaligus bentuk legislatif review. Program legislasi nasional harus disusun pertama dan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dielaborasi perundang-undangan yang harus dibuat dalam program legislasi nasional baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

Penulis: Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H.

Dr. Sri Karyati, S.H., M.H.

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm.

Tebal Buku: 84 hlm.

Kertas Buku: HVS 70 gram

ISBN: (Proses)

e-ISBN: (Proses)

HUKUM TATA NEGARA

Genta publishing