Praperadilan Dalam Rezim KUHAP Baru

Praperadilan bukan sekadar mekanisme untuk menilai sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, melainkan perwujudan prinsip bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan dapat dikontrol oleh hakim. Ia berdiri di antara kebutuhan negara untuk menegakkan hukum secara efektif dan hak warga negara untuk terlindungi dari kesewenang-wenangan. Prinsip tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang pembatasan kekuasaan, dari Habeas Corpus dan pemikiran Locke serta Montesquieu hingga jaminan hak asasi manusia modern.

Dalam konteks Indonesia, KUHAP 1981 telah menempatkan praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun, perkembangan masyarakat, teknologi, bentuk kejahatan, dan kesadaran hak asasi manusia menuntut pengawasan yang tidak berhenti pada legalitas formal dan kelengkapan prosedural. Dalam rezim KUHAP Baru, praperadilan perlu dipahami dalam cakupan yang lebih substantif: bukan hanya apakah prosedur telah dipenuhi, tetapi apakah kekuasaan telah digunakan secara sah, rasional, perlu, dan proporsional.

Karena itu, buku ini tidak semata-mata membahas ketentuan Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP Baru, melainkan menempatkan praperadilan sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan negara dalam proses pidana. Setiap tindakan koersif harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung bukti yang memadai dan diperoleh secara sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan proporsional. Penangkapan dan penahanan menyentuh kebebasan; penggeledahan dan penyitaan memasuki ruang privat; sedangkan penetapan tersangka dapat berdampak serius terhadap martabat dan kehidupan seseorang.

Penulis: Yosep Th. Parera dan Bernard L. Tanya

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm

Tebal Buku: 212 hlm.

Kertas Buku: HVS 70 gram

ISBN: (Proses)

e-ISBN: (Proses)

HUKUM PIDANA

Penerbit: Genta Publishing