Komodifikasi Dalam Hukum

Komodifikasi dalam hukum tidak lebih dari legalisasi kekerasan reduksionisme dan reifikasionisme negara, yang secara langsung membidani lahirnya ketidak-adilan. Kondisi yang demikian memang tak terhindarkan, bahkan conditio sina qua non sifatnya, mengingat komodifikasi terbangun dari konsepsi teoritis yang paradoks. Ibarat 2 (dua) sisi dari satu mata uang, wujud komodifikasi antara demeaning and dehumanising, but at the same time liberating and progressive. Teoretisi anti maupun prokomodifikasi dalam hukum sama-sama menjustifikasi adanya korelasi antara komodifikasi dengan ketidaksetaraan, termasuk potensinya yang membahayakan demokrasi dan ketidak-adilan. Mengapa demikian? Untuk konteks ke-Indonesia-an, faktual pasar berbasis komodifikasi telah dikenal lama dan bahkan menjadi locus dan habitus berseminya kepentingan berbasis komodifikasi. Maraknya ketidak-adilan yang menyertai komodifikasi adalah karena konstruksinya yang tidak mempedomani kaidah mendasar rechtsidee Pancasila. Praktek negara kelas, ideologi kelas, tafsir hukum monolitik yang mengedepankan rasionalitas ekonomi dan ketidak-netralan Mahkamah Konstitusi pada politik hukum mainstream, ditengarai sebagai penjelasan meta-naratif dibalik tidak-adilan dimaksud. Selain itu, praksis komodifikasi dalam hukum pun, ternyata tidak dalam rangka pemenuhan obligasi negara yang luhur dan non diskriminatif, tetapi lebih sebagai kejahatan terhadap hak azasi manusia. Reduksi baik aras konsep maupun kategori dan reifikasi sebagai metode untuk mengurangi hakikat atau makna azasi barang atau jasa objek komodifikasi, selain menegasikan strategi dekomodifikasi, juga tidak didasari adagium ….komodifikasi wajib diatur secara tidak sama untuk konteks yang berbeda dan dinalar, dipahami serta diinterpretasikan secara tidak sama pula ketika diterapkan pada barang yang berbeda.

Penulis: Dr Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum.

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm

Tebal Buku: 284

Kertas Buku: HVS 70 gram

ISBN: (Proses)

e-ISBN: (Proses)

FILSAGFAT HUKUM