Dekonstruksi Reformasi Hukum BUMN di Indonesia

Buku ini ditulis untuk menambah literatur hukum BUMN di Indonesia karena buku hukum yang membahas mengenai BUMN di Indonesia masih sangat kurang sekaligus sebagai menambah pengetahuan yang lebih konprehensif kepada para pembacanya, Khususnya para praktisi hukum, BUMN dan akademsi dan mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum BUMN, Khususny dio Indonesia.

Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang N0. 19 Tahun 2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam beberapa kasus, antara lain tentang kasus keuangan BUMN. Akibatnya sampai saat ini terus muncul silang pendapat tentang keuangan bUMN. Ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN merupakan keuangan negara, sebaliknya ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara, melainkan sebagai keuangan badan hukum perseroan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN. Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 telah menimbulkan kerancauan terhadap kedudukan menteri yang ikut mnengurus BUMN. Undang-undang tersebut tidak mampu memastikan apakah menteri yng mengurus BUMN bekedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenangnya sebagai organ  negara sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau meneteri tersebut sebetulnya hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenangnya sebagai organ BUMN? Untuklebih jelasnya akan diuraikan dalam buku ini/

Buku ini dapat menjadi rujukan Dosen, Mahasiswa, Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat, praktisi BUMN baik RUPS, Komisaris, dan Direksi dan masyarakat pada umumnya yang mendalami hukum, khususnya hukum di bidang BUMN di Indonesia.

Penulis: Dr. Bahrul Ilmi Yakub, S.H., M.H/

Cetakan Pertama: 2020

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm.

Tebal Buku: 224 hlm.

Kertas Buku: Bookpaper

ISBN: 978-602-0757-09-4

Harga: Rp. 98.000,-

HUKUM PERBANKAN

(SERI DISERTASI)

Penerbit: Genta Publishing