Collaborative Leadership Meningkatkan Tata Kelola Publik Lintas Sektor Kesehatan, Kemitraan Dunia Usaha, Pemerintah Daerah & Partai Politik

Buku ini mempertemukan pemikiran mengenai kepemimpinan kolaboratif dalam empat bidang yang memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing. Pertama, pembahasan tentang transformasi tata kelola kesehatan menyoroti keterkaitan antara kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, pembiayaan, teknologi, dan data. Berbagai unsur tersebut perlu dikelola secara terhubung agar upaya transformasi dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan tersebut, gagasan Adaptive Collaborative Government Leadership for Health (ACGL-H) ditawarkan untuk memahami pengembangan kapasitas kepemimpinan pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif di bidang kesehatan. Gagasan ini memberikan perhatian pada kemampuan untuk mengantisipasi persoalan, menghubungkan kebijakan dan tindakan lintas aktor, memanfaatkan informasi, serta membangun pembelajaran kelembagaan. Dengan demikian, transformasi kesehatan diharapkan tidak berhenti pada perubahan program, tetapi juga memperkuat kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kedua, pembahasan mengenai kemitraan pemerintah daerah dan dunia usaha menunjukkan penguatan kapasitas daerah memerlukan hubungan yang produktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kemitraan dapat membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, kemitraan tersebut perlu dijalankan dengan tetap menjaga transparansi, kepastian peran, akuntabilitas, serta orientasi pada manfaat publik. Ketiga, kajian tentang kepemimpinan dalam organisasi politik memberikan perhatian pada pentingnya kapasitas kepemimpinan dalam mengelola organisasi, membangun hubungan dengan anggota dan masyarakat, serta merespons perubahan lingkungan politik. Partai politik mempunyai kedudukan penting dalam sistem demokrasi karena menjadi salah satu saluran artikulasi kepentingan, pendidikan politik, dan rekrutmen kepemimpinan. Oleh karena itu, penguatan organisasi politik juga berkaitan dengan kemampuannya membangun kepercayaan, melakukan pembaruan, dan menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Keempat, pembahasan mengenai pembangunan daerah menegaskan perlunya kerja bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan warga. Persoalan pembangunan membutuhkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya, dan evaluasi hasil. Dalam hal ini kepemimpinan kolaboratif dapat membantu menyatukan berbagai inisiatif agar bergerak menuju sasaran pembangunan yang disepakati bersama. Meskipun berbeda dalam konteks dan objek kajian, keempat pembahasan tersebut memiliki titik temu pada pentingnya membangun kapasitas pemerintahan dan kelembagaan.

Penulus: Prof. Dr.Nurliah Nurdin, S.Sos., MA.; Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.,; Diky Pramudita, ST., M.Tr.IP.; Fani Dewinta Putri, S.Sos., M.Tr.IP.; H.A.Amil Amrillah J. Sangaji, S.STP., S.H., M.A.P., M.M.

Ukuran Buku: 15,5 x 23 cm.

Tebal Buku: 264 HLM

Kertas Buku: HVS 70 70 gram.

ISBN: (Proses)

e-ISBN:(Proses)

Penerbit: Genta Press